Gapasdap Pertanyakan Alasan Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Sedang Trending 1 minggu yang lalu 4
Jumat, 23 September 2022 10:38 WIB
Sejumlah kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera terjebak kemacean panjang diantara antrean truk ekspedisi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Selasa 26 April 2022. Seiring makin meningkatnya jumlah arus mudik PT ASDP Merak menambah jumlah perjalanan/trip kapal ferry dari 72 trip menjadi 77 trip sejak Senin (25/4) dan secara keseluruhan total penumpang yang menyeberang naik tajam dalam 3 hari dari 23.650 orang menjadi 35.075 orang pada hari Senin (25/4) kemarin dengan rincian jumlah penumpang pejalan kaki sebanyak 627 orang dan 34.440 orang dalam kendaraan. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mempertanyakan keputusan Kementerian Perhubungan yang belum memberlakukan aturan Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2022. Beleid itu mengatur tarif anyar angkutan penyeberangan. 

“Sampai dengan hari ini saya tetap belum menerima info bagus dari Kemenhub perihal Kepmenhub Nomor 172 Tahun 2022 yang seharunya Senin, 19 September, pukul 00.00 WIB diberlakukan. Saya tak mengerti kenapa aturan yang sudah diteken tapi tak dijalankan,” ujar dia saat dihubungi pada Jumat, 23 September 2022.

Berdasarkan beleid tertarikh 15 September itu, pemerintah meningkatkan tarif angkutan penyeberangan rata-rata 11,79 persen. Sesuai dengan isi aturan, penyesuaian tarif ini sudah beraksi saat beleid ditetapkan. Namun tiba hari ini, pemerintah tetap menangguhkan kebijakan seperti yang diatur dalam KM 172 tahun 2022. 

Padahal, kata Khoiri, aturan itu telah melalui perhitungan bersama. Khoiri mengatakan pemerintah selalu menuntut perbaikan standar pelayanan dan keselamatan serta penyempurnaan kondisi angkutan melalui regulasi domestik dan international. Namun, kata dia, tuntutan itu tak disertai dengan peningkatan tarif. 

“Artinya setiap keberhasilan membutuhkan pengorbanan,” ucap Khoiri. “Jangan hanya standar keselamatan dan pelayanan minta dinaikkan, tapi tak mau membayar dengan harga yang pantas.”

DPC Gapasdap Merak sebelumnya melakukan aktivitas demonstrasi di Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten untuk menuntut kenaikan tarif. Aksi tersebut melibatkan 300 orang. “Sudah berjalan. Alhamdulillah dilakukan dengan tertib dan aman,” kata Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai melalui pesan pendek pada Kamis, 22 September 2022.

Bersamaan dengan itu, DPC Tanjung Api-api Palembang, DPC Gapasdap Banyuwangi, DPC Gapasdap Lembar, dan DPC Gapasdap Bajoe, Sulawesi Selatan turut menyampaikan aspirasinya ke BPTD masing-masing wilayah. Adapun tuntutannya ialah segera memberlakukan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 172 tahun 2022, selambat-lambatnya pada Jumat, 22 September 2022. 

“Kenaikan tarif sebesar rata-rata 11,79 persen untuk 23 lintasan secara nasional,” tutur dia.

Adapun hari ini, Jumat, 23 September 2022, DPC Gapasdap Bayuwangi akan menggelar demo di BPTD daerah setempat. “Besok (Jumat), di Banyuwangi,” Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai melalui pesan pendek pada Kamis, 22 September 2022.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno mengatakan institusinya membutuhkan waktu 1-2 hari untuk merevisi aturan yang telah disiapkan sebelumnya. "Kami tak membatalkan, hanya koreksi sedikit. Hari ini (aturan) clear," ujar Hendro saat dihubungi Tempo pada Rabu, 21 September 2022. 

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan pemerintah perlu memastikan agar penyesuaian tarif angkutan penyeberangan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Bukan hanya operator, Kemenhub mempertimbangkan dampak kenaikan tarif ke masyarakat pengguna angkutan hingga pelaku logistik dan pengemudi angkutan barang. "Karena itu, penghitungan harus cermat dan hati-hati," kata Adita. 

Baca Juga: Kenaikan Tarif GrabBike, GrabCar, GrabExpress dan GrabFood Berlaku Hari Ini

Ikuti warta terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






2 jam lalu

Pengusaha Kapal di Banyuwangi Demo Hari Ini Tuntut Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan.


14 jam lalu

RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

Kado berharap pertemuan pengemudi dengan DPR pada 28 September besok dapat menghasilkan kesepakatan.


17 jam lalu

Pengusaha Kapal Akan Demo di DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Pengusaha menuntut kenaikan tarif angkutan kapal penyeberangn seiring melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM).


18 jam lalu

Pengemudi Ojek Online Desak Jokowi Turun Tangan Atasi Masalah Dugaan Pelanggaran Aplikator

Sejumlah aplikator, menurut pengemudi ojek online, telah memotong komisi di atas 15 persen.


1 hari lalu

Pengusaha Angkutan Penyeberangan Bakal Demo Tuntut Kenaikan Tarif

Demo digelar karena tarif angkutan penyeberangan tak kunjung berubah, sementara harga bahan bakar minyak (BBM) sudah naik nyaris sebulan.


1 hari lalu

Kemenhub Tunda Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2022 yang mengatur kenaikan tarif angkutan penyeberangan.


2 hari lalu

Gapasdap: Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Wajib Direformasi Total

Gapasdap berharap penetapan tarif angkutan penyeberangan direformasi secara total.


2 hari lalu

Gapasdap Sebut Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Wajib Direformasi Total, Kenapa?

Tarif angkutan penyeberangan yang dibelenggu dan ditekan sangat murah ini menimbulkan ketidakadilan.


2 hari lalu

Syarat Naik Pesawat Terbaru September 2022, Wajib Vaksin Booster

Berikut syarat naik pesawat terbaru yang beraksi per September 2022. Untuk penumpang berusia 18 tahun ke atas diwajibkan telah vaksin booster.


2 hari lalu

Kemenhub Usul Subsidi untuk Konversi Sepeda Motor Bensin ke Listrik

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi subsidi konversi kendaraan listrik ini dapat didapat dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM.